Antisipasi Beras Oplosan, TNI-Polri dan Forkopimca Arjosari Intensifkan Pengawasan Pasar

KabarJatimNews.id || Pacitan — Untuk memastikan keamanan pangan di wilayahnya, jajaran TNI-Polri bersama Forkopimca Kecamatan Arjosari melakukan monitoring dan pengecekan langsung terkait peredaran beras di toko-toko dan pasar tradisional. Kegiatan ini menyusul kekhawatiran masyarakat atas isu beredarnya beras oplosan di berbagai daerah.

Monitoring dilakukan di Toko UD Putra Perkasa, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, pada Selasa (22/7/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Arjosari Didik Darmawan, S.STP, M.M., Kapolsek Arjosari Ipda Fery Ardyanto, Danramil Arjosari Letda Cke Misrum, serta anggota Polsek dan Koramil setempat.

Camat Arjosari Didik Darmawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah cepat pemerintah bersama TNI-Polri untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat.

"Monitoring ini kami lakukan sebagai respons atas maraknya informasi soal beras kemasan 5 kilogram yang diduga oplosan atau tidak sesuai standar kualitas. Kami ingin memastikan bahwa di Arjosari peredaran beras tetap aman," jelas Didik.

Sementara itu, Danramil 0801/03 Arjosari Letda Cke Misrum menegaskan bahwa dari hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayah Arjosari.

"Alhamdulillah, hasil pengecekan bersama Forkopimca dan Polri tidak menemukan pedagang yang menjual beras oplosan di sini. Meski demikian, pengawasan akan terus kami lakukan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat," ungkap Letda Misrum.

Ia menambahkan, pihaknya bersama Polri dan Forkopimca akan meningkatkan intensitas pengawasan guna mencegah kemungkinan adanya peredaran beras oplosan di kemudian hari.

"Kami mengimbau kepada seluruh pedagang dan warga untuk tetap waspada dan tidak segan melapor jika menemukan indikasi beras oplosan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat," tutup Danramil.

Dengan adanya pengawasan rutin ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Arjosari merasa lebih tenang dan terlindungi dari potensi peredaran bahan pangan yang tidak layak konsumsi. (Red)